Setapak Langkah – 27 Juli 2026 | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri pejabat kementerian terkait, Tito menyoroti bahwa penundaan alokasi dana dapat memperpanjang masa pemulihan masyarakat serta menambah beban ekonomi daerah.
Ia menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mencakup perbaikan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta rumah tinggal yang rusak. Untuk mempercepat pencairan dana, Tito mengusulkan beberapa langkah strategis:
- Penyusunan paket anggaran yang terintegrasi antara kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, dan pemerintah provinsi.
- Penggunaan mekanisme percepatan penyetujuaan melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Menteri.
- Pengawasan ketat terhadap penyaluran dana melalui sistem monitoring berbasis digital.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan dalam proses perencanaan, sehingga prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana menjadi kunci untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan dorongan kuat dari Kasatgas PRR, diharapkan proses persetujuan anggaran dapat selesai dalam waktu tiga bulan ke depan, memungkinkan pelaksanaan program rehabilitasi dimulai secepatnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.
