Setapak Langkah – 18 Juli 2026 | Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa penggabungan sistem zakat dengan perpajakan nasional dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat program pemberdayaan ekonomi umat.
Ia menekankan bahwa zakat yang selama ini dikelola secara terpisah sering kali belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya koordinasi dengan lembaga pajak. Dengan sinergi yang terstruktur, dana zakat dapat diarahkan ke sektor‑sektor produktif yang sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Beberapa poin penting yang diungkapkan meliputi:
- Peningkatan efektivitas penyaluran dana zakat melalui mekanisme verifikasi yang serupa dengan sistem perpajakan.
- Penggunaan data wajib pajak sebagai basis data potensial muzakki (pembayar zakat) dan sebaliknya.
- Penyediaan insentif fiskal bagi lembaga amil zakat yang berpartisipasi dalam skema integrasi.
- Pembentukan unit koordinasi khusus di tingkat kementerian keuangan untuk mengawasi pelaksanaan integrasi.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan, antara lain perbedaan regulasi antara lembaga zakat dan Direktorat Jenderal Pajak, serta kebutuhan akan sosialisasi yang intensif kepada para muzakki dan wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang menyeluruh serta pelatihan bagi petugas di kedua sisi.
Dalam jangka menengah, integrasi zakat-pajak diharapkan dapat menambah pemasukan negara secara signifikan, sekaligus membuka peluang investasi sosial melalui skema wakaf produktif yang didukung oleh dana zakat yang terkelola baik.
Dengan komitmen kuat dari lembaga legislatif, eksekutif, serta organisasi zakat, integrasi ini diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.
