Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | JAKARTA, 13 Juli 2026 – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, kembali menggelar rapat rutin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dihadiri oleh jajaran tinggi aparat keamanan dan pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, selain seluruh elemen Satgas PKH, hadir pula Panglima TNI, Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rapat yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pertahanan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya menertibkan kawasan hutan yang selama ini menjadi titik rawan pembalakan liar, alih fungsi, dan perambahan ilegal. Sjafrie menegaskan pentingnya koordinasi terintegrasi antara TNI, Kejaksaan, BPKP, dan unit Satgas PKH untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum.
Berikut poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:
- Penegakan hukum: Jaksa Agung menekankan percepatan proses penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran lingkungan, serta peningkatan kapasitas penyidik khusus.
- Pengawasan keuangan: Kepala BPKP menyampaikan rencana audit menyeluruh atas anggaran yang dialokasikan untuk program penertiban hutan, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
- Operasional militer: Panglima TNI menjelaskan peran TNI dalam pengamanan wilayah hutan, termasuk penyediaan personel dan sarana logistik untuk operasi bersama Satgas PKH.
- Koordinasi Satgas PKH: Sjafrie menegaskan kembali mandat Satgas PKH untuk melakukan pemetaan kawasan kritis, pemantauan real‑time, serta penindakan cepat terhadap aktivitas ilegal.
Selain itu, rapat menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim kerja gabungan yang akan menyusun rencana aksi tahunan, meliputi target penurunan laju deforestasi, penataan tata kelola lahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian hutan.
Dalam sambutannya, Sjafrie menutup rapat dengan harapan semua pihak dapat berkomitmen penuh, mengingat pentingnya hutan bagi ketahanan pangan, air, dan perubahan iklim. Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam Indonesia.
