Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Esti Marsono, komisaris independen PT Nindya Karya (Persero), serta beberapa anggota direksi Brantas Energi pada hari Rabu, 5 Juli 2026. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi dalam proses pengadaan serta kontrak kerja sama antara kedua BUMN tersebut.
- Penetapan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Pembayaran komisi atau gratifikasi yang tidak tercatat dalam laporan keuangan.
- Hubungan pribadi antara pejabat perusahaan dengan pihak ketiga yang terlibat dalam proyek strategis.
Pihak KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan bersifat administratif dan tidak menandakan adanya putusan akhir. Selama pemeriksaan, Bambang Esti Marsono menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya praktik korupsi dan siap memberikan keterangan selengkapnya. Direksi Brantas Energi juga menyampaikan kerja sama penuh dengan penyidik.
Jika terbukti melanggar, para tersangka dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang KPK serta peraturan internal masing-masing BUMN. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
