Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Ikatan Keluarga Minang (IKM) pada hari ini menyerahkan keterangan lengkap beserta bukti-bukti yang mendukung kasus dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan kepada Abu Janda, seorang influencer yang dikenal luas di media sosial.
Kasus ini bermula ketika Abu Janda memuat beberapa pernyataan yang dianggap menyinggung etnis Minang pada sebuah video yang diunggah pada akhir bulan Mei 2024. Pernyataan tersebut memicu protes di kalangan komunitas Minang serta menimbulkan perdebatan publik tentang batas kebebasan berekspresi dan kebencian berbasis identitas.
IKM menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti-bukti berikut untuk memperkuat temuan mereka:
- Rekaman video lengkap beserta timestamp yang menampilkan ujaran yang dipermasalahkan.
- Tangkapan layar (screenshot) dari komentar-komentar netizen yang menanggapi video tersebut.
- Daftar saksi mata yang menyaksikan proses perekaman dan distribusi video.
- Dokumen pendukung yang menunjukkan dampak psikologis terhadap anggota komunitas Minang.
Setelah menyerahkan berkas-berkas tersebut, perwakilan IKM menekankan pentingnya agar Bareskrim Polri segera melakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta, mengingat nilai sensitif kasus ini bagi masyarakat Minang dan potensi pelanggaran Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang ujaran kebencian.
Pihak Bareskrim belum memberikan komentar resmi, namun prosedur standar mengharuskan penyidik melakukan verifikasi bukti, menginterogasi tersangka, serta menyiapkan laporan akhir untuk pertimbangan Jaksa Penuntut Umum.
Jika terbukti melanggar UU ITE, Abu Janda dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda administratif, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, kasus ini menjadi contoh penting bagi penegakan hukum dalam menanggapi ujaran kebencian yang beredar di dunia maya.
Masyarakat Minang menilai langkah IKM sebagai upaya konkret untuk melindungi martabat etnis mereka dan berharap proses hukum berjalan transparan serta cepat. Semua pihak diharapkan dapat menjaga toleransi serta menegakkan keadilan tanpa mengabaikan kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor hukum.
