Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menyambut positif Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2025 yang secara resmi mengkategorikan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sebagai ancaman sistematis terhadap keutuhan bangsa.
Perpres tersebut menegaskan bahwa upaya mempromosikan atau menyebarluaskan nilai‑nilai LGBTQ melalui media, pendidikan, maupun kegiatan sosial dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, dengan tujuan melindungi moralitas publik serta nilai‑nilai Pancasila.
Almuzammil menilai langkah pemerintah sebagai respons yang tepat atas meningkatnya kampanye LGBT yang, menurutnya, berpotensi merusak struktur keluarga tradisional dan menimbulkan konflik sosial. “Kita tidak dapat menutup mata terhadap fenomena yang menggerogoti norma budaya Indonesia. Kebijakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir upaya yang mengancam persatuan bangsa,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Beberapa poin penting yang diangkat dalam perpres tersebut meliputi:
- Pembatasan penyebaran konten LGBTQ di platform digital dan media massa.
- Larangan penyelenggaraan acara yang mempromosikan gaya hidup LGBTQ di ruang publik.
- Pengawasan ketat terhadap materi pendidikan yang mencakup orientasi seksual non‑heteroseksual.
- Pemberian wewenang kepada kementerian terkait untuk menindak lembaga atau individu yang melanggar.
Pengamat politik menilai bahwa perpres ini sekaligus mencerminkan tekanan politik internal yang semakin kuat dari kelompok konservatif. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat basis pemilih PKS, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam hubungan dengan komunitas internasional yang menilai hak asasi manusia sebagai prioritas.
Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia menolak kebijakan tersebut, menyatakan bahwa pelarangan semacam itu melanggar kebebasan berekspresi dan hak atas identitas gender. Mereka mengingatkan bahwa upaya represif dapat mendorong munculnya underground movement yang lebih sulit dipantau.
Meski demikian, Almuzzammil menegaskan komitmen PKS untuk mendukung penuh implementasi perpres, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif melindungi nilai‑nilai kebudayaan yang selama ini menjadi landasan persatuan Indonesia.
