Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara periode 2025-2029. Di antara pasal-pasalnya, terdapat ketentuan yang menyebutkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman terhadap negara yang berlandaskan prinsip nonmiliter.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya mempromosikan atau memperluas identitas seksual di luar heteroseksualitas dianggap dapat mengganggu stabilitas sosial, menurunkan moral bangsa, serta berpotensi menimbulkan konflik internal. Pemerintah berargumen bahwa nilai-nilai tradisional dan kebudayaan Indonesia harus dilindungi sebagai bagian dari pertahanan nasional.
Berikut poin penting yang diangkat dalam Perpres tersebut:
- Definisi budaya LGBT sebagai faktor yang dapat mengikis ketahanan sosial.
- Pembentukan tim koordinasi lintas kementerian untuk memantau dan menindak konten yang dianggap mempromosikan LGBT.
- Pemberian sanksi administratif bagi lembaga atau individu yang menyebarkan materi terkait LGBT secara publik.
- Penguatan pendidikan nilai Pancasila dan kebudayaan nasional di semua jenjang pendidikan.
Reaksi beragam muncul di masyarakat. Kelompok hak asasi manusia menilai pasal ini melanggar kebebasan berpendapat dan hak minoritas, sementara sebagian kalangan konservatif menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya melindungi moralitas bangsa.
Para ahli keamanan menyoroti bahwa memperluas definisi ancaman ke ranah sosial budaya dapat menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan polaritas politik serta menurunkan citra internasional Indonesia dalam hal hak asasi manusia.
Sejarah kebijakan serupa pernah muncul pada era sebelumnya, namun belum pernah diintegrasikan secara resmi dalam kerangka pertahanan negara. Penandatanganan Perpres ini menandai langkah pertama yang mengaitkan isu identitas seksual dengan strategi pertahanan nasional.
Ke depan, implementasi ketentuan ini akan diawasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengawasan media sosial serta platform digital juga menjadi bagian penting dalam upaya mengeksekusi kebijakan ini.
