Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, mengajukan usulan penurunan ambang batas parlemen menjadi 2 persen atau paling tinggi 3 persen menjelang pemilu legislatif mendatang. Usulan ini disampaikan dalam rapat internal PPP dan disebarluaskan melalui pernyataan resmi partai.
Saat ini, Undang-Undang Pemilu mengatur ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. Ketentuan tersebut telah menuai kritik karena dianggap menghalangi partai-partai kecil untuk masuk ke DPR, sekaligus menurunkan keragaman representasi politik.
Mardiono mengemukakan beberapa alasan utama. Pertama, menurunkan ambang batas akan membuka peluang bagi partai baru atau partai dengan basis pemilih terbatas untuk memperoleh kursi. Kedua, ia menilai bahwa sistem koalisi akan menjadi lebih dinamis bila lebih banyak partai berpartisipasi. Ketiga, penurunan ambang batas diyakini dapat meningkatkan kepuasan pemilih dengan memberi mereka pilihan yang lebih luas.
Berikut ini gambaran perkiraan dampak penurunan ambang batas berdasarkan hasil survei suara pada pemilu sebelumnya:
| Ambang Batas | Persentase Suara | Estimasi Kursi DPR (dari 575) |
|---|---|---|
| 2% | 2,0% – 2,9% | 12 – 17 |
| 3% | 3,0% – 3,9% | 18 – 23 |
| 4% (saat ini) | 4,0% – 4,9% | 24 – 30 |
Reaksi dari partai politik lain beragam. Beberapa partai kecil menyambut positif, menilai usulan tersebut dapat memperbaiki posisi mereka di DPR. Sebaliknya, partai-partai besar mengkhawatirkan potensi fragmentasi parlemen yang dapat menyulitkan proses legislatif dan pembentukan koalisi pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan komentar resmi, namun menyatakan bahwa setiap perubahan harus melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan DPRD.
Para pakar politik menilai bahwa penurunan ambang batas memang dapat meningkatkan pluralisme, tetapi juga menimbulkan risiko koalisi yang lebih rapuh. Mereka menekankan pentingnya mekanisme internal partai untuk menjaga disiplin serta kesiapan dalam berkoalisi.
Jika usulan Mardiono diterima, pemilu berikutnya berpotensi menghasilkan DPR dengan komposisi lebih beragam, menuntut strategi koalisi yang lebih fleksibel serta meningkatkan dinamika politik nasional.
