Setapak Langkah – 04 Juli 2026 | Senator Said Iqbal menyoroti perlunya pemerintah meninjau kembali mekanisme pajak Jaminan Hari Tua (JHT) demi meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Menurutnya, beban pajak yang dikenakan pada dana JHT saat ini tidak memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh buruh, terutama mereka yang berada di sektor informal.
Iqb al menekankan bahwa JHT merupakan instrumen penting dalam menjamin keamanan finansial tenaga kerja menjelang pensiun. Bila pajak yang dipungut berlebihan, hal ini dapat mengurangi nilai akumulasi dana pensiun, sehingga menghambat tercapainya tujuan jangka panjang bagi pekerja.
Beberapa poin yang diusulkan dalam permintaan kaji ulang meliputi:
- Pemeriksaan kembali tarif pajak yang berlaku pada kontribusi JHT, terutama untuk pekerja dengan penghasilan rendah.
- Penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak bagi perusahaan kecil dan menengah.
- Peningkatan transparansi penggunaan dana pajak JHT untuk program kesejahteraan sosial.
Jika pemerintah menanggapi usulan ini, diperkirakan akan tercipta iklim kerja yang lebih adil, serta mendorong partisipasi lebih luas dalam program JHT. Hal tersebut sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Saat ini, diskusi mengenai kebijakan pajak JHT masih berada pada tahap awal, namun tekanan dari pihak legislatif dan serikat pekerja diprediksi akan mempercepat proses revisi. Implementasi kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan pensiunan serta meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
