Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) baru-baru ini menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dibahas secara terbuka di depan publik. Menurut pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan internal, GP Ansor menekankan bahwa proses legislasi yang melibatkan aspek keamanan siber harus mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat luas.
RUU tersebut tengah berada pada tahap pembahasan di DPR, dengan fokus pada pengaturan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, serta penanggulangan ancaman siber yang semakin kompleks. GP Ansor berargumen bahwa tanpa keterlibatan publik, regulasi yang dihasilkan dapat mengabaikan kepentingan pengguna internet serta menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat.
- Transparansi: Membuka rapat-rapat komisi terkait sehingga warga dapat mengakses dokumen dan argumentasi.
- Partisipasi: Mengundang organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri TI untuk memberikan masukan.
- Akuntabilitas: Menetapkan mekanisme evaluasi regulasi setelah diterapkan.
Selain itu, GP Ansor mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan forum publik secara periodik, baik secara daring maupun luring, guna mengumpulkan aspirasi dan saran yang dapat memperkaya isi RUU. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang risiko siber, sehingga publik tidak hanya menjadi objek regulasi, melainkan juga aktor aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.
Jika permintaan GP Ansor diterima, proses legislasi diperkirakan akan memakan waktu lebih lama, namun diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Sebaliknya, penolakan terhadap transparansi dapat menimbulkan skeptisisme publik dan menghambat implementasi kebijakan keamanan siber di masa depan.
Dengan meningkatnya serangan siber terhadap institusi pemerintah, sektor keuangan, dan infrastruktur kritis, tekanan untuk menghasilkan kerangka hukum yang kuat semakin besar. GP Ansor menutup seruan mereka dengan harapan agar DPR dan kementerian terkait dapat menanggapi secara positif, sehingga RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dapat menjadi landasan yang solid bagi perlindungan ruang siber Indonesia.
