legislasi Indonesia
Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengumumkan rencana penyusunan sebelas rancangan undang‑undang (RUU) yang akan dibahas pada Masa Sidang V Tahun 2024. Dua di antaranya, yakni RUU Penyadapan...
Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya pengesahan Undang‑Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang baru saja disahkan oleh DPR. Pengesahan tersebut menjadi titik balik pertama...
Setapak Langkah – 25 April 2026 | Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) yang diharapkan menjadi landasan hukum utama untuk meningkatkan perlindungan terhadap saksi, korban, serta pengelolaan dana...
Setapak Langkah – 22 April 2026 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa pengesahan Undang‑Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak (UU PPRT) menjadi bukti nyata komitmen negara dalam melindungi...
Setapak Langkah – 22 April 2026 | Parlemen RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), sebuah terobosan penting untuk memperkuat hak‑hak pekerja domestik di Indonesia. Pengesahan undang‑undang ini menjadi titik...
Setapak Langkah – 21 April 2026 | Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat hak-hak pekerja rumah...
Setapak Langkah – 18 April 2026 | Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan usulan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi...
Setapak Langkah – 12 April 2026 | Habiburokhman, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, menegaskan bahwa Komisi III DPR berperan sebagai pengawas, bukan sebagai pihak yang melakukan intervensi hukum terhadap proses peradilan. Pernyataan tersebut...
Setapak Langkah – 10 April 2026 | Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa usulan sistem “war tiket haji” yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah tidak sejalan dengan ketentuan Undang‑Undang Penyelenggaraan Haji....