Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Sejumlah 27 penyanyi paduan suara wanita dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak dapat melanjutkan rencana mengikuti kompetisi tingkat nasional setelah dana sebesar Rp700 juta yang dialokasikan untuk biaya perjalanan dan akomodasi tidak tersedia.
Anggaran tersebut semula disetujui oleh DPRD Kabupaten/Kota setempat dan ditugaskan kepada seorang staf administratif untuk mengelola pencairan. Namun, menurut hasil penyelidikan awal, staf tersebut diduga menyalahgunakan dana dengan menggelapkan seluruh jumlah yang tersedia.
Akibatnya, tim paduan suara yang telah berlatih intensif selama berbulan‑bulan terpaksa menunda atau membatalkan keikutsertaan mereka. Banyak peserta mengaku kecewa karena kesempatan untuk mengharumkan nama daerah di panggung nasional hilang, sementara biaya persiapan pribadi mereka tidak dapat dikembalikan.
Pihak pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini secara hukum. Kepala DPRD mengumumkan pembentukan tim investigasi internal, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian setempat telah diminta untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
Berikut beberapa langkah yang direncanakan oleh otoritas terkait:
- Penghentian sementara semua proses pencairan dana daerah hingga investigasi selesai.
- Pencarian kembali dana yang telah hilang melalui audit forensik.
- Pemberian kompensasi kepada tim paduan suara yang terdampak, termasuk pendanaan ulang bila memungkinkan.
- Penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat pada penyaluran dana budaya di masa mendatang.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan anggaran publik di Indonesia, khususnya pada sektor kebudayaan yang seringkali bergantung pada dukungan pemerintah. Masyarakat dan aktivis menuntut transparansi penuh serta pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat.
