Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang tembakau yang menimbulkan protes keras dari kalangan Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa tokoh PBNU menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan sengsarakan bagi warga Nahdliyin, khususnya petani tembakau yang mengandalkan tanaman ini sebagai sumber penghidupan.
Pokok-pokok Keberatan PBNU
- Pengurangan lahan tanam tembakau dapat mengurangi pendapatan petani yang sudah berjuang melawan fluktuasi harga.
- Pengetatan regulasi dapat memicu praktik pasar gelap, meningkatkan risiko kesehatan publik.
- Kebijakan tidak mempertimbangkan mekanisme transisi atau bantuan pemerintah bagi petani.
- Potensi konflik sosial antara pemerintah dan komunitas Nahdliyin yang merasa kebijakan mengabaikan aspirasi mereka.
Petani tembakau di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, juga menyuarakan penolakan mereka. Mereka menuntut adanya dialog terbuka dengan pemerintah serta jaminan kompensasi bila regulasi memang diberlakukan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengklaim bahwa RPMK tembakau bertujuan menurunkan prevalensi merokok dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, mereka belum mengumumkan rencana pendampingan bagi petani yang terdampak.
Para pemangku kepentingan mengusulkan alternatif solusi, antara lain:
- Penerapan program diversifikasi tanaman bagi petani tembakau.
- Penyediaan pelatihan usaha mikro dan kecil di sektor non‑tembakau.
- Pembentukan dana sosial khusus untuk transisi ekonomi daerah produksi tembakau.
Jika tidak ada penyesuaian, PBNU menegaskan akan terus mengadvokasi pembatalan RPMK tersebut demi melindungi kesejahteraan warga Nahdliyin serta menjaga stabilitas ekonomi pertanian lokal.
