Setapak Langkah – 30 Juni 2026 | Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi menyampaikan tanggapan usai dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Dalam pernyataannya, Nadiem menegaskan bahwa sejumlah fakta penting yang diangkat selama persidangan tidak mendapat pertimbangan yang memadai dari majelis hakim.
Berikut poin‑poin utama yang ditekankan Nadiem:
- Penetapan nilai kerugian negara belum didukung oleh audit independen yang kredibel.
- Testimoni saksi kunci yang mengaitkan pejabat lain dengan alur dana tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim.
- Dokumen kontrak pengadaan Chromebook yang menunjukkan adanya prosedur tender terbuka dianggap tidak relevan oleh pengadilan.
- Alasan mengapa sejumlah bukti digital tidak dapat dipertanggungjawabkan belum dijelaskan secara rinci.
Nadiem menambahkan bahwa ia selalu bersedia untuk bekerjasama dengan penyidik dan mengajukan banding atas putusan yang dianggap tidak adil. Ia menegaskan bahwa “keadilan harus didasarkan pada fakta yang lengkap, bukan sekadar interpretasi terbatas.”
Pengamat hukum menilai bahwa keputusan pengadilan dapat menimbulkan preseden penting bagi penanganan kasus korupsi di sektor pendidikan. Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan meninjau kembali prosedur pengadaan barang untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Respons Nadiem juga memicu perdebatan publik mengenai transparansi proses hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Beberapa organisasi anti‑korupsi menuntut agar proses banding dijalankan secara terbuka, sementara kalangan politik menilai kasus ini sebagai ujian integritas sistem peradilan Indonesia.
Jika banding diajukan, proses selanjutnya akan melibatkan Mahkamah Agung yang berwenang meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Hingga kini, Nadiem belum mengumumkan jadwal pasti pengajuan banding, namun menegaskan kesiapan tim hukumnya untuk melanjutkan perjuangan hukum.
