Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti bahwa naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) belum juga diterbitkan oleh pemerintah maupun DPR. Menurutnya, ketidaktersediaan dokumen tersebut dapat menghambat proses legislasi dan menimbulkan risiko kegagalan dalam menjalankan tugas konstitusional serta fungsional lembaga legislatif.
Dalam pernyataannya, Titi Anggraini menekankan beberapa poin penting:
- Transparansi: Tanpa naskah akademik yang terbuka, publik dan pemangku kepentingan tidak dapat menilai substansi perubahan yang diusulkan.
- Akuntabilitas: DPR dan pemerintah seharusnya menyediakan bahan dasar yang memadai untuk debat publik sebelum proses pengesahan.
- Kepastian Hukum: Keterlambatan publikasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi partai politik, calon legislatif, dan penyelenggara pemilu.
Ia juga memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban konstitusional dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Titi mengajak semua pihak, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk bersama‑sama menuntut penerbitan naskah akademik secara segera agar proses penyusunan RUU Pemilu dapat berlangsung secara terbuka, inklusif, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
