Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengakui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu mengatasi laju kejahatan siber yang semakin kompleks di era kecerdasan buatan (AI). Dalam rapat khusus, para anggota komisi menyoroti bahwa regulasi yang ada tidak cukup fleksibel untuk menanggapi ancaman baru seperti deepfake, penyebaran disinformasi otomatis, dan serangan siber berbasis pembelajaran mesin.
Para legislator menekankan bahwa kecepatan evolusi teknologi digital menuntut adanya kerangka hukum yang lebih dinamis. Mereka mencatat bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar bagi penindakan konten ilegal dan pelanggaran data, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam konteks kriminal, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan.
Faktor-faktor yang Membuat UU ITE Tidak Memadai
- Kurangnya definisi spesifik tentang teknologi AI dan algoritma pembelajaran mesin dalam teks undang‑undang.
- Penegakan yang lambat karena prosedur perizinan dan penyelidikan masih mengandalkan metode konvensional.
- Keterbatasan ruang lingkup yang hanya menyoroti konten digital tradisional tanpa memperhitungkan manipulasi data berbasis AI.
- Ketidaksesuaian sanksi dengan skala kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh serangan siber canggih.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, komisi mengusulkan pembuatan regulasi baru yang menitikberatkan pada perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tata kelola penggunaan AI. Rancangan kebijakan diharapkan mencakup persyaratan transparansi algoritma, audit independen, serta mekanisme respons cepat terhadap insiden siber yang melibatkan AI.
Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, industri teknologi, akademisi, dan lembaga keamanan siber. Pendekatan ini dianggap krusial untuk menciptakan standar teknis yang dapat diadopsi secara nasional serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman berbasis AI.
Jika regulasi baru dapat disahkan, diharapkan Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi tantangan siber masa depan, melindungi kepentingan warga negara, serta menjaga integritas ekosistem digital nasional.
