Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut penghentian segera pelatihan militer (latsarmil) yang diikuti oleh calon manajer Koperasi Desa Merah Putih setelah lima peserta tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada minggu lalu. Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan legislator, terutama terkait standar keamanan dan prosedur operasional pelatihan.
Komisi I DPR, yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan, segera mengirimkan delegasi ke lokasi untuk melakukan penilaian. Ketua Komisi I, Nama Ketua, menyatakan bahwa “kegagalan dalam menjamin keselamatan peserta merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar pelatihan militer dan tidak dapat dibiarkan berlanjut.”
Berikut beberapa langkah yang diusulkan oleh Komisi I dalam rangka mencegah tragedi serupa di masa depan:
- Peninjauan kembali seluruh prosedur operasional latsarmil, termasuk standar perlengkapan keselamatan dan prosedur evakuasi.
- Pembentukan tim independen yang terdiri dari ahli keselamatan, militer, dan perwakilan masyarakat untuk melakukan audit menyeluruh.
- Pemberlakuan larangan sementara terhadap semua pelatihan militer yang melibatkan calon manajer atau pejabat koperasi hingga rekomendasi akhir diterbitkan.
- Peningkatan pelatihan medis darurat bagi seluruh peserta dan instruktur.
- Transparansi penuh kepada publik mengenai hasil investigasi dan tindakan korektif yang diambil.
Selain fokus pada evaluasi teknis, Komisi I juga menekankan pentingnya akuntabilitas. Pihak penyelenggara latsarmil diminta untuk menyediakan laporan lengkap mengenai kronologi kejadian, termasuk dokumentasi medis, daftar peserta, dan catatan logistik.
Insiden ini menambah daftar panjang kasus kecelakaan yang menimpa program pelatihan militer di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga legislatif untuk memperkuat regulasi serta memastikan bahwa setiap program pelatihan mematuhi standar keselamatan internasional.
Jika rekomendasi Komisi I DPR diimplementasikan, diharapkan tidak hanya menurunkan risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang menyelenggarakan pelatihan serupa. Masyarakat menantikan jawaban konkret dan tindakan tegas agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
