Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menegaskan bahwa supremasi hukum tetap harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Ia menilai bahwa kualitas penegakan hukum mencerminkan tingkat kedewasaan demokrasi suatu negara.
Beberapa poin penting yang disorot antara lain:
- Supremasi hukum sebagai fondasi: Semua warga negara, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama.
- Keadilan prosedural: Proses hukum harus menjamin hak asasi, kesempatan untuk membela diri, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi dan akuntabilitas: Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Partisipasi publik: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan hukum melalui konsultasi publik dan lembaga pengawas independen.
Zulkifli juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti lama proses peradilan, korupsi di sektor penegakan hukum, serta perlunya reformasi institusional untuk meningkatkan efisiensi. Ia mengusulkan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses, serta penguatan lembaga pengawas independen.
Dengan memperbaiki penegakan hukum, Indonesia diharapkan dapat menegaskan komitmen demokrasi yang kuat, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
