Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Direktur Jenderal Imigrasi, Budi Hartono, menghadiri Forum Internasional di Kamboja pada pekan ini dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyoroti keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangkap 210 warga negara asing (WNA) yang diduga melanggar aturan imigrasi di Pulau Batam.
Forum tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara serta organisasi internasional yang bergerak di bidang keamanan perbatasan, migrasi, dan perdagangan manusia. Dalam diskusi panel, Budi menekankan bahwa penangkapan massal ini merupakan bukti konkret sinergi antara otoritas imigrasi dan kepolisian dalam menegakkan hukum serta melindungi kedaulatan negara.
Poin utama yang disampaikan Dirjen Imigrasi
- Koordinasi lintas lembaga: Penangkapan 210 WNA di Batam merupakan hasil kerja sama intensif antara Direktorat Imigrasi, Polri, dan Badan Keamanan Laut.
- Fokus pada titik rawan: Batam dikenal sebagai pelabuhan masuk utama bagi WNA yang masuk secara ilegal atau bekerja tanpa izin.
- Penggunaan teknologi: Sistem pemantauan digital dan basis data biometrik membantu mengidentifikasi pelanggar secara cepat.
- Pencegahan lebih penting daripada penindakan: Budi menegaskan bahwa langkah preventif, seperti edukasi kepada WNA dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi, harus menjadi prioritas.
Data resmi menunjukkan bahwa dari total 210 WNA yang ditangkap, mayoritas berasal dari negara-negara Asia Tenggara dan Afrika, dengan sebagian besar melanggar ketentuan visa kerja dan izin tinggal. Sebagian besar dari mereka kini berada di bawah proses deportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain menyoroti pencapaian tersebut, Dirjen Imigrasi juga mengumumkan rencana memperkuat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan strategis lain, termasuk Tanjung Balai Karimun dan Dumai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan International Organization for Migration (IOM).
Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menanggulangi peredaran WNA ilegal serta memperkuat keamanan nasional. Budi menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kerja sama multinasional yang dibahas dalam forum Kamboja dapat diterapkan secara lebih luas di wilayah Asia‑Pasifik.
