Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Tim gabungan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok dengan tujuan utama mengumpulkan masukan teknis serta kebijakan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat kerangka regulasi data nasional yang dapat meningkatkan interoperabilitas, transparansi, dan pemanfaatan data lintas sektor.
Latar Belakang Kunjungan
RUU Satu Data dirancang untuk menyatukan standar, prosedur, dan mekanisme pertukaran data antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan data berkualitas tinggi, Indonesia melihat contoh praktik terbaik di negara lain, termasuk Tiongkok yang telah mengimplementasikan kebijakan data terintegrasi dalam skala besar.
Agenda Kunjungan
- Diskusi dengan pejabat pemerintah Tiongkok terkait kebijakan data nasional, termasuk regulasi privasi, keamanan siber, dan standar metadata.
- Studi lapangan ke institusi yang mengelola platform data besar, seperti portal data pemerintah dan pusat data statistik.
- Pertukaran pengalaman tentang tata kelola data sektor publik dan swasta, serta pelatihan singkat mengenai teknologi interoperabilitas.
Temuan Utama
Beberapa poin penting yang diidentifikasi selama kunjungan meliputi:
- Standarisasi Metadata: Penekanan pada penggunaan standar internasional (misalnya ISO 19115) untuk memastikan data dapat dipahami dan diproses lintas sistem.
- Keamanan dan Privasi: Implementasi kerangka kerja keamanan berlapis, termasuk enkripsi data dan audit kepatuhan regulasi.
- Platform Terpadu: Pengembangan portal data terpusat yang memungkinkan akses real‑time bagi lembaga pemerintah dan publik.
Langkah Selanjutnya
Setelah kembali ke Indonesia, tim akan menyusun laporan komprehensif yang memuat rekomendasi kebijakan, teknik, dan regulasi yang dapat diadaptasi dalam RUU Satu Data. Rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat komisi terkait di DPR serta di forum Bappenas sebelum proses legislasi lanjutan.
Dengan mengintegrasikan masukan dari Tiongkok, diharapkan RUU Satu Data dapat menjadi fondasi kuat bagi ekosistem data nasional, mendukung inovasi, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global.
