Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hari ini menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyaluran dana kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (BEM UBK). Permintaan ini muncul setelah sejumlah media dan jaringan media sosial menyebarkan laporan yang menyebutkan adanya alokasi uang dari pihak yang tidak disebutkan secara jelas kepada sejumlah anggota BEM UBK.
PDIP menilai isu tersebut berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan, terutama mengingat posisi Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo dan peran politiknya yang semakin menonjol. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui juru bicara partai, disampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas pemerintahan.
Berikut adalah beberapa poin penting yang disorot oleh PDIP dalam permintaan klarifikasinya:
- Identitas sumber dana yang diduga disalurkan kepada pengurus BEM UBK.
- Motif atau tujuan di balik penyaluran dana tersebut.
- Apakah ada prosedur resmi atau persetujuan dari lembaga terkait sebelum dana tersebut diberikan.
- Langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak terkait untuk memastikan tidak terulangnya kasus serupa di masa depan.
Pihak BEM UBK sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan tersebut. Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai bahwa penanganan cepat dan terbuka dari pihak Wakil Presiden dapat meredam spekulasi negatif serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip good governance.
PDIP menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya penyelidikan yang independen dan transparan, serta menunggu respons resmi dari Wapres Gibran dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Jika klarifikasi tidak memuaskan, partai berjanji akan menindaklanjuti melalui jalur hukum atau mekanisme legislatif yang ada.
