Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Kejaksaan Tinggi (KPK) memutuskan untuk menunda penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, setelah terungkap bahwa ia mengalami gangguan pada saluran pencernaan yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
Penundaan ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi kesehatan Yaqut di rumah sakit. Tim menyatakan bahwa kondisi medisnya belum memungkinkan untuk menjalani proses penahanan secara fisik, mengingat risiko komplikasi yang dapat memperburuk keadaan kesehatannya.
Berikut rangkaian tindakan yang diambil KPK terkait kasus ini:
- Pengujian medis menyeluruh untuk memastikan tingkat keparahan gangguan pencernaan.
- Pengawasan rutin oleh penyidik KPK terhadap perkembangan kesehatan Yaqut selama perawatan.
- Pemberitahuan resmi kepada lembaga peradilan mengenai alasan penundaan penahanan.
- Penjadwalan ulang proses penahanan setelah dokter menyatakan Yaqut berada dalam kondisi stabil.
KPK menegaskan bahwa keputusan penundaan tidak berarti pencabutan dakwaan atau pengabaian proses hukum. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan hak asasi manusia tetap terjaga sekaligus menjaga kelancaran proses peradilan.
Sementara itu, pihak rumah sakit yang merawat Yaqut menegaskan bahwa ia menerima perawatan khusus untuk mengatasi gangguan pencernaan, termasuk terapi intravena dan observasi ketat. Dokter yang menangani kasus tersebut menyarankan agar proses hukum menunggu hingga pasien menunjukkan perbaikan signifikan.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tokoh politik senior dan menyoroti keseimbangan antara penegakan hukum serta perlindungan hak kesehatan terdakwa. Pengamat politik menilai bahwa keputusan KPK mencerminkan kepatuhan pada prinsip legalitas serta menghormati standar etika medis dalam proses peradilan.
Ke depannya, KPK berkomitmen untuk terus memantau kondisi Yaqut dan melanjutkan proses penyidikan serta penuntutan sesuai dengan perkembangan medis dan hukum yang ada.
