Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa integritas, etika, dan moralitas menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Dalam sebuah wawancara, ia menyoroti peran nilai‑universal sebagai pendorong perubahan perilaku birokrat dan pejabat publik.
- Kesadaran etika profesional: Setiap aparatur negara harus memahami batasan moral dalam menjalankan tugas, menghindari konflik kepentingan, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran.
- Pendidikan moral sejak dini: Integrasi nilai‑etika ke dalam kurikulum pendidikan formal dan pelatihan pegawai negeri dapat menanamkan kebiasaan berperilaku baik sejak awal karier.
- Penegakan hukum yang konsisten: Pengawasan internal dan eksternal harus diimbangi dengan sanksi tegas bagi pelanggar, sehingga efek jera dapat dirasakan secara menyeluruh.
Yusril juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat terlepas dari perubahan budaya kerja. Ia menekankan pentingnya:
- Mendorong transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pelayanan.
- Mengimplementasikan sistem akuntabilitas berbasis teknologi yang memudahkan publik mengawasi kinerja pemerintah.
- Memberdayakan lembaga pengawas independen untuk melakukan audit rutin.
Dalam konteks Indonesia, Menteri Koordinator mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menegakkan standar moral yang tinggi, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat pulih dan layanan publik menjadi lebih efisien serta adil.
Yusril menutup dengan harapan bahwa generasi penerus akan meneladani nilai‑nilai tersebut, sehingga Indonesia dapat mencapai tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
