Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Unit Bantuan Keuangan (UBK) Universitas membuka penjelasan resmi terkait tuduhan bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum menerima uang sebesar Rp 20 juta. Kasus ini mencuat setelah sebuah forum terbuka yang diunggah di media sosial menjadi viral di Jakarta, menimbulkan spekulasi luas tentang keterlibatan pihak kepolisian dalam transaksi tersebut.
Berikut ini rangkaian langkah yang telah diambil UBK:
- Pengumpulan bukti dokumen keuangan terkait pembayaran dan penerimaan dana selama tiga bulan terakhir.
- Wawancara dengan pihak yang mengaku menyerahkan uang, yang menyatakan dirinya sebagai anggota kepolisian.
- Pemeriksaan rekam jejak akademik dan keuangan Ketua BEM Fakultas Hukum.
- Koordinasi dengan pihak keamanan kampus untuk memastikan tidak ada ancaman keamanan selama proses investigasi.
Selama forum terbuka, sejumlah netizen menuduh adanya praktik korupsi di lingkungan kampus, sementara pihak universitas menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan berkeadilan. Pihak UBK menambahkan bahwa hingga kini belum ada bukti konklusif yang mengaitkan Ketua BEM dengan penerimaan uang secara ilegal.
Jika terbukti, konsekuensi yang mungkin dihadapi meliputi sanksi administratif, pemecatan dari posisi kepengurusan, serta kemungkinan tindakan pidana sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, UBK berjanji akan mengadakan klarifikasi publik untuk memulihkan reputasi semua pihak yang terlibat.
Universitas juga mengingatkan seluruh civitas akademika untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, mengingat potensi kerusakan reputasi yang dapat terjadi akibat rumor yang tidak berdasar.
