Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Seorang tokoh mahasiswa yang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BEM FH UBK) mengaku menerima sekian persen dari dana sebesar Rp300 juta. Menurut sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, persentase yang diterima mencapai 20 persen atau setara dengan Rp60 juta.
Penerimaan dana tersebut menimbulkan kecurigaan karena diduga uang itu dimanfaatkan untuk menghentikan atau menggagalkan aksi-aksi mahasiswa yang berpusat di Jakarta. Aksi-aksi tersebut meliputi demonstrasi, pemogokan, dan pertemuan yang menuntut kebijakan publik tertentu.
Berikut rangkuman fakta yang terungkap:
- Jumlah dana: Rp300 juta, dengan 20% atau Rp60 juta diduga diterima oleh Ketua BEM FH UBK.
- Tujuan dana: Dikatakan untuk “menyikapi” aksi mahasiswa di Jakarta, yang kemudian diinterpretasikan sebagai upaya menghalangi atau membatalkan aksi tersebut.
- Lokasi aksi: Pusat kota Jakarta, melibatkan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas.
- Reaksi pihak kampus: Pihak rektorat belum memberikan pernyataan resmi, namun menegaskan komitmen terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa.
- Reaksi publik: Masyarakat dan aktivis menilai peristiwa ini sebagai indikasi praktik korupsi internal organisasi kemahasiswaan.
Kasus ini menambah deretan kontroversi seputar pengelolaan dana organisasi mahasiswa di Indonesia. Para pengamat politik kampus menilai bahwa transparansi keuangan dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam konteks aksi-aksi politik mahasiswa.
Jika tuduhan ini terbukti, konsekuensi hukum dan administrasi dapat berdampak signifikan pada karier politik masa depan Ketua BEM FH UBK, sekaligus memicu reformasi kebijakan internal organisasi mahasiswa di tingkat nasional.
