Setapak Langkah – 21 Juni 2026 | Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi kritik yang dilontarkan oleh beberapa partai koalisi pemerintah terkait posisi PDIP dalam pemerintahan. Dalam sambutan yang disampaikan kepada media, Deddy menegaskan bahwa jika ada partai koalisi yang merasa tidak nyaman dengan dinamika politik saat ini, mereka sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari kursi pemerintahan.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah partai koalisi menyuarakan keraguan mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh PDIP dalam beberapa isu penting, termasuk kebijakan ekonomi dan penanganan konflik sosial. Deddy menolak keras tudingan bahwa PDIP berusaha mendominasi agenda koalisi, dan menekankan bahwa setiap partai dalam koalisi memiliki peran serta hak yang setara.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Deddy Yevri:
- Kesetaraan dalam Koalisi: Semua partai koalisi seharusnya bekerja secara konstruktif tanpa mengedepankan kepentingan sempit.
- Komitmen pada Stabilitas Politik: Mengundurkan diri dari pemerintahan hanya akan memperburuk situasi politik dan mengancam stabilitas negara.
- Tanggung Jawab Bersama: Setiap partai harus siap menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil, termasuk kebijakan yang tidak selalu disepakati semua pihak.
Deddy juga menambahkan bahwa kritik yang bersifat politis dan tidak berbasis data dapat menimbulkan ketegangan yang tidak produktif. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan berbasis fakta untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara anggota koalisi.
Reaksi dari partai-partai koalisi yang dikritik masih beragam. Sebagian mengaku akan meninjau kembali sikap mereka, sementara yang lain menegaskan keberlanjutan dukungan terhadap pemerintah selama kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Situasi ini menambah dinamika politik menjelang pemilihan umum berikutnya, di mana aliansi politik akan menjadi faktor penentu dalam meraih suara pemilih. Pengamat politik memperkirakan bahwa ketegangan internal koalisi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola krisis dan menjalankan program pembangunan.
