Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Parlemen Republik Indonesia (DPR) pada hari Senin menerima lebih dari 50 perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait kebijakan pemerintah. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat DPR, dimana mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka secara tertulis dan lisan.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyoroti beberapa isu utama, antara lain kebijakan pendidikan, kebebasan berpendapat, serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menuntut adanya revisi kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif.
Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang hadir menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, alih‑alih konfrontasi. Menurut mereka, pendekatan dialog dapat menghasilkan solusi yang lebih konstruktif dan menghindari eskalasi konflik.
- Mahasiswa mengajukan 7 poin utama dalam tuntutan.
- DPR berjanji meninjau kembali kebijakan terkait dan menyusun rekomendasi.
- Organisasi HAM menekankan perlunya mekanisme mediasi independen.
Dalam sambutannya, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti semua masukan yang diberikan, serta memastikan proses legislasi lebih inklusif. Sementara itu, mahasiswa menutup audiensi dengan harapan bahwa suara mereka akan didengar dan menjadi bagian dari kebijakan publik yang lebih baik.
