Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Jakarta – Pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan dalam kasus Perpustakaan Digital (Perpus Digital) terus digali intensif oleh aparat penegak hukum.
Kasus ini muncul setelah munculnya laporan indikasi penyalahgunaan anggaran serta manipulasi data dalam proyek digitalisasi perpustakaan yang dijalankan oleh Disdik Sulsel. Menurut pernyataan Asisten Penyidik (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rachmat Supriady, baik kepala dinas yang sedang menjabat maupun mantan kepala dinas kini berada dalam daftar tersangka dan telah dipanggil untuk memberikan keterangan.
- April 2024 – Pengadaan platform Perpus Digital diumumkan dengan nilai kontrak Rp 12 miliar.
- Mei 2024 – Laporan media mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan hasil yang dicapai.
- Juli 2024 – Kejaksaan membuka penyelidikan awal dan memanggil sejumlah pegawai Disdik.
- September 2024 – Kepala Dinas saat ini dan mantan kepala dinas diperiksa secara resmi.
- Oktober 2024 – Tim investigasi menuntut klarifikasi terkait proses tender dan penggunaan dana.
Rachmat Supriady menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penelusuran alur dana, verifikasi dokumen tender, serta pemeriksaan saksi yang terlibat. “Kami tidak segan‑segan menindak tegas siapa saja yang terbukti melanggar hukum, baik itu pejabat aktif maupun pensiun,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Pejabat Disdik yang diperiksa menyatakan bahwa mereka telah berupaya menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditetapkan, namun menghadapi kendala teknis dan administratif. Mereka menolak tuduhan adanya niat korupsi, dan menunggu hasil akhir penyelidikan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat luas, mengingat digitalisasi perpustakaan merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan akses informasi di daerah terpencil. Jika terbukti ada penyalahgunaan, dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program digitalisasi dan menurunkan efektivitas investasi pendidikan.
Pemerintah Provinsi Sulsel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini, namun diharapkan akan memberikan arahan yang jelas bagi pihak terkait untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
