Setapak Langkah – 18 Juni 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri, khususnya yang menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Dalam sidang khusus, beberapa anggota DPR menyerukan agar pelaku penganiayaan tersebut dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap tenaga kerja migran.
Kasus yang menjadi sorotan melibatkan seorang WNI yang mengalami perlakuan keras dari atasan atau pihak terkait di Malaysia. Korban melaporkan adanya tindakan fisik dan psikologis yang melanggar hak asasi manusia, menimbulkan keresahan di kalangan komunitas pekerja migran Indonesia di negara tersebut.
Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan oleh anggota DPR:
- Penegakan Hukuman Berat: DPR menuntut agar pihak berwenang Malaysia mengeluarkan hukuman yang setimpal dengan tindakan penganiayaan, termasuk kemungkinan penjara jangka panjang dan denda yang signifikan.
- Pengawasan Proses Hukum: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk memantau jalannya proses hukum secara intensif, memastikan bahwa kasus ini tidak ditutup secara prematur atau diabaikan.
- Perlindungan Tenaga Kerja Migran: DPR menekankan pentingnya adanya mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi WNI di luar negeri, termasuk pendampingan hukum dan sosial bagi korban.
- Kerjasama Bilateral: DPR mengharapkan adanya dialog konstruktif antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan dan mencegah terulangnya kasus serupa.
Dalam pernyataannya, DPR menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, kedutaan, serta pihak swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia. Penekanan pada hukuman berat diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Kemenlu, melalui juru bicara, menyatakan akan meningkatkan koordinasi dengan otoritas Malaysia serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan transparan dan adil. Selain itu, kementerian juga berjanji akan memperkuat layanan konsuler bagi WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri.
Kasus ini menambah daftar panjang insiden yang menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, termasuk isu keamanan, hak kerja, dan akses ke bantuan hukum. DPR berharap langkah-langkah yang diambil dapat menjadi contoh bagi penegakan hak-hak pekerja migran secara global.
