Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Jakarta – Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KSP Indonesia) menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memutuskan pengujian Undang-Undang tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh sekelompok pemohon. Koalisi menilai keputusan cepat menjadi indikator komitmen lembaga yudikatif dalam menangani isu strategis pendidikan nasional.
Pengajuan uji materi tersebut diajukan pada akhir tahun lalu dan menyoroti dugaan pelanggaran prinsip keadilan sosial serta pengelolaan anggaran negara. Petisi menyatakan bahwa beberapa pasal UU MBG tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak.
- Penggugat: Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil.
- Objek sengketa: Konstitusionalitas beberapa pasal UU MBG yang dianggap melanggar prinsip keadilan sosial dan pengelolaan anggaran.
- Harapan: Putusan segera agar program dapat berjalan tanpa hambatan hukum.
Jika MK memutuskan bahwa UU MBG konstitusional, pemerintah dapat melanjutkan pendanaan dan pelaksanaan program di tingkat sekolah dasar dan menengah. Sebaliknya, bila dinyatakan tidak sesuai, maka perlu dilakukan revisi regulasi serta penyesuaian kebijakan fiskal.
Para pengamat menilai bahwa proses pengujian ini mencerminkan dinamika antara pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga yudikatif dalam mengatur kebijakan sosial. Beberapa pihak mengkritik lambatnya respons MK, sementara yang lain mengapresiasi upaya KSP Indonesia yang menempatkan pendidikan gizi sebagai prioritas.
MK diperkirakan akan menyampaikan putusan dalam beberapa minggu ke depan, mengingat beban kasus konstitusional lain yang sedang ditangani. Keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan publik selanjutnya, khususnya dalam bidang kesehatan anak dan pendidikan.
