Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI pada akhir pekan ini. Pertemuan ini bertujuan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA‑KL) Tahun Anggaran 2027 yang akan mempengaruhi kebijakan penyiaran publik di Indonesia.
Rapat dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, lantai 5, dan dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR, Bapak H. Ahmad Muzani. Dalam rapat tersebut, perwakilan TVRI dan RRI akan menyampaikan usulan, tantangan, serta kebutuhan anggaran mereka untuk mendukung program penyiaran yang independen, edukatif, dan berimbang.
- Pembahasan draft RKA‑KL 2027 yang mencakup alokasi dana operasional, investasi infrastruktur, serta program konten publik.
- Evaluasi pelaksanaan anggaran penyiaran publik tahun sebelumnya, termasuk pencapaian target layanan dan efektivitas penggunaan dana.
- Koordinasi kebijakan sinergi konten antara DPR dan LPP untuk memperkuat peran media publik dalam memperluas akses informasi.
- Pengawasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, serta mekanisme pelaporan yang lebih ketat.
Selain agenda utama, rapat juga akan membahas rencana pengembangan teknologi siaran digital, peningkatan kualitas siaran daerah, serta strategi memperluas partisipasi masyarakat dalam produksi konten. Diharapkan hasil rapat dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan dimasukkan ke dalam RKA‑KL 2027, sehingga penyiaran publik dapat terus berfungsi sebagai pilar demokrasi yang independen.
Para pemangku kepentingan menilai pentingnya sinergi antara legislatif dan lembaga penyiaran publik untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya mencukupi secara finansial, tetapi juga tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas layanan kepada publik.
