Setapak Langkah – 15 Juni 2026 | Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp4,28 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran mendatang. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan intensif pada rapat komisi, dengan menimbang kebutuhan peningkatan kapasitas pengumpulan data dan penyajian statistik nasional.
Usulan penambahan dana tersebut mencerminkan peningkatan kebutuhan BPS untuk mengakomodasi program-program strategis, antara lain:
- Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk survei daring dan big data.
- Perluasan jaringan survei di wilayah‑wilayah terpencil.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi internasional.
- Penyusunan basis data tematik yang mendukung perencanaan kebijakan sektoral.
Dengan tambahan anggaran ini, total pagu indikatif BPS untuk tahun anggaran mendatang menjadi Rp4,28 triliun, naik sekitar 15% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,73 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi data statistik, mengurangi waktu penyajian hasil, serta meningkatkan akurasi dan kredibilitas data yang dipublikasikan.
| Komponen | Anggaran (Triliun Rp) |
|---|---|
| Pagu Indikatif BPS 2024 | 4,28 |
| Peningkatan dibanding 2023 | 0,55 |
Para ahli ekonomi menilai bahwa alokasi tambahan ini sejalan dengan kebutuhan data yang lebih granular untuk mendukung kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan, serta pemantauan indikator makroekonomi. Lebih lanjut, peningkatan dana BPS dipandang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perbandingan kualitas statistik internasional.
Komisi X menegaskan bahwa pemantauan penggunaan dana akan dilakukan secara berkala melalui laporan pertanggungjawaban BPS, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.
