Setapak Langkah – 15 Juni 2026 | Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, kembali menjadi sorotan publik setelah namanya terlibat dalam sidang dugaan korupsi terkait impor barang bernilai miliaran rupiah. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keprihatinan atas kasus ini dan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja di jajaran Bea Cukai. Prabowo menuntut agar langkah-langkah perbaikan segera diimplementasikan, termasuk peninjauan prosedur izin impor, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Berikut rangkaian tindakan yang diharapkan menjadi fokus evaluasi:
- Pemeriksaan kembali seluruh proses perizinan impor untuk menutup celah potensi penyalahgunaan.
- Peningkatan sistem audit internal dengan penggunaan teknologi digital yang dapat melacak setiap transaksi secara real‑time.
- Penyusunan kode etik yang lebih ketat bagi pejabat bea cukai, dilengkapi dengan sanksi administratif yang tegas.
- Pelatihan berkelanjutan bagi pegawai agar memahami regulasi terkini serta etika kerja yang profesional.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas lembaga publik. Sementara itu, kalangan bisnis mengharapkan adanya kepastian hukum yang jelas sehingga iklim investasi tidak terganggu oleh persepsi korupsi.
Jika evaluasi yang diminta dapat dilaksanakan secara cepat dan menyeluruh, diharapkan akan menutup celah yang memungkinkan praktik korupsi serupa terulang kembali. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi bea cukai serta memperkuat komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di semua sektor.
