Setapak Langkah – 15 Juni 2026 | Jakarta, 26 Juni 2024 – Bos Maktour Fuad Hasan, tokoh senior di lingkungan kepengurusan haji, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan kembali pemeriksaan yang dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji. Permintaan tersebut dikemukakan setelah Maktour menyampaikan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk hadir pada jadwal yang telah ditetapkan.
Maktour menyatakan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan intensif, termasuk kontrol rutin ke rumah sakit. Karena alasan tersebut, ia mengajukan permohonan resmi kepada KPK agar proses pemeriksaan dapat dipindahkan ke tanggal yang lebih memungkinkan, tanpa mengurangi keabsahan keterangan yang akan diberikan.
Berikut rangkaian kronologis singkat terkait permintaan tersebut:
- 15 Mei 2024 – KPK menetapkan jadwal pemeriksaan saksi Maktour Fuad Hasan.
- 20 Mei 2024 – Maktour menerima diagnosa medis yang memerlukan perawatan lanjutan.
- 25 Mei 2024 – Surat permohonan penjadwalan ulang diajukan kepada KPK melalui kuasa hukum.
- 1 Juni 2024 – KPK menanggapi permohonan dan menjanjikan pertimbangan lebih lanjut.
Pihak KPK belum memberikan keputusan final terkait perubahan jadwal, namun menegaskan bahwa proses pemeriksaan tetap akan dilaksanakan secepat mungkin demi kelancaran penyelidikan kasus kuota haji yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengelola haji.
Kasus kuota haji sendiri menjadi sorotan publik karena dugaan adanya praktik alokasi tidak sah yang merugikan calon jamaah haji. Pemeriksaan saksi seperti Maktour dianggap penting untuk mengungkap jaringan dan modus operandi yang diperkirakan terjadi.
Selain menekankan pentingnya kesehatan, Maktour juga menegaskan komitmennya untuk memberikan keterangan yang jujur dan membantu penyelidikan, asalkan prosesnya tidak mengorbankan kondisi fisiknya.
