Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru menjadi dasar hukum yang kuat untuk memerangi jaringan mafia tanah, khususnya kasus pemalsuan dokumen kepemilikan.
- Sinergi lintas lembaga – koordinasi intens antara Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agraria untuk memastikan alur penyelidikan yang cepat.
- Digitalisasi arsip – migrasi seluruh data pertanahan ke platform digital yang terintegrasi, sehingga memudahkan verifikasi keaslian sertifikat dan mengurangi ruang bagi manipulasi.
- Penerapan sanksi tegas – penggunaan pasal‑pasal baru dalam KUHP yang mengatur hukuman lebih berat bagi pelaku pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang.
Strategi tersebut juga mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta pembentukan satuan tugas khusus yang berfokus pada penyidikan kasus mafia tanah. Dengan kombinasi peraturan yang lebih ketat dan teknologi informasi, diharapkan proses penegakan hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Implementasi langkah‑langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka konflik agraria dan memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah yang selama ini menjadi korban praktik illegal.
