Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan pentingnya penetapan regulasi yang tegas terhadap aksi dan kampanye LGBT di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi, MUI meminta pemerintah dan DPR segera menyusun aturan yang dapat menjerat pelaku serta pihak yang mempromosikan gaya hidup tersebut.
Seruan ini muncul setelah sejumlah kasus yang melibatkan penyebaran konten LGBT di media sosial dan kegiatan advokasi yang dianggap melanggar nilai-nilai agama serta norma sosial. Saat ini, peraturan tentang LGBT masih bersifat fragmentaris, mengandalkan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan daerah.
Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ‘penyebaran ideologi LGBT harus dihadapi dengan kebijakan hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat’. Ia menambahkan bahwa regulasi yang kuat diperlukan untuk melindungi generasi muda dan menjaga moralitas bangsa.
- Menyusun undang‑undang khusus yang mengatur propaganda dan aktivitas publik terkait LGBT.
- Menetapkan sanksi pidana yang proporsional bagi individu maupun organisasi yang terlibat.
- Memberdayakan lembaga keagamaan dalam upaya edukasi publik.
- Mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan program pencegahan penyalahgunaan media sosial.
Berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik langkah ini, menganggapnya dapat melanggar kebebasan berpendapat dan hak asasi pribadi. Namun, pemerintah belum memberikan respons resmi terkait tuntutan MUI.
Jika regulasi baru disahkan, dampaknya akan dirasakan oleh komunitas LGBT, lembaga sosial, serta aparat penegak hukum. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat menegakkan kepastian hukum, namun juga menimbulkan perdebatan publik tentang batas antara nilai agama dan kebebasan individu.
