Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Jakarta, 26 Juni 2024 – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Idrus Marham, menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa yang baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kampus sejalan dengan program reformasi ekonomi yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto.
Demonstrasi tersebut menyoroti masalah-masalah utama seperti tingginya biaya pendidikan, lapangan kerja yang terbatas, serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Idrus menyatakan bahwa isu-isu itu menjadi fokus utama dalam agenda ekonomi Prabowo, yang berjanji akan menata kembali struktur fiskal dan memperkuat sektor industri dalam jangka menengah.
Berikut rangkuman poin-poin kebijakan ekonomi yang diusulkan Prabowo dan dikaitkan oleh Idrus dengan aspirasi mahasiswa:
- Peningkatan investasi domestik melalui insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan lulusan baru.
- Pembentukan dana khusus untuk pengembangan UMKM dan start‑up teknologi.
- Reformasi regulasi perizinan usaha untuk mempercepat proses pendirian bisnis.
- Peningkatan anggaran pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
- Penguatan kebijakan proteksi industri strategis guna menciptakan lapangan kerja baru.
Dalam sebuah konferensi pers, Idrus menambahkan bahwa “tuntutan mahasiswa bukanlah sekadar protes, melainkan sinyal kuat bahwa generasi muda menginginkan perubahan struktural yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.” Ia menekankan bahwa kebijakan Prabowo berusaha menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan, industri, dan keuangan.
| Kebijakan | Target Utama | Implementasi 2025‑2027 |
|---|---|---|
| Insentif Pajak untuk Penyerapan Tenaga Kerja | Lulusan baru | Penerapan tarif pajak progresif |
| Dana UMKM & Start‑up | Usaha mikro‑menengah | Pembentukan dana khusus sebesar Rp10 triliun |
| Reformasi Perizinan Usaha | Pengusaha baru | Digitalisasi proses OSS |
| Pendidikan Vokasi | Mahasiswa & Pekerja muda | Penambahan 200 program vokasi baru |
| Proteksi Industri Strategis | Industri manufaktur | Pengenalan tarif anti‑dumping |
Para analis menilai bahwa sinergi antara gerakan mahasiswa dan agenda politik dapat memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi, asalkan implementasinya disertai transparansi dan evaluasi berkelanjutan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa tantangan struktural seperti korupsi, birokrasi berlapis, dan ketergantungan pada komoditas tetap menjadi penghambat utama.
Idrus Marham menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
