Setapak Langkah – 12 Juni 2026 | Undang‑Undang terbaru yang mengatur kepolisian (Polri) menimbulkan kegelisahan di kalangan pengamat, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Dikatakan bahwa aturan tersebut lebih menonjolkan peran politik daripada menjamin independensi institusi kepolisian.
Beberapa poin penting yang menimbulkan kontroversi antara lain:
- Pembatasan wewenang internal Polri dalam mengawasi diri sendiri, yang berpotensi menurunkan akuntabilitas.
- Peningkatan peran Komisi Nasional Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penunjukan pejabat tinggi Polri, menimbulkan dugaan intervensi politik.
- Penyisipan pasal yang memberi ruang bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan operasional Polri dalam pemilihan umum.
Para pakar menilai bahwa ketentuan tersebut dapat memicu konflik kepentingan, terutama bila partai politik atau kelompok kepentingan tertentu memanfaatkan kekuasaan dalam struktur Polri untuk kepentingan partisan.
Berikut rangkuman tanggapan utama:
| Pihak | Posisi | Alasan |
|---|---|---|
| Akademisi Hukum | Penolakan | UU dianggap melemahkan prinsip independensi Polri yang dijamin konstitusi. |
| Lembaga Hak Asasi Manusia | Kekhawatiran | Potensi penyalahgunaan wewenang politik dalam operasi kepolisian. |
| Kelompok Kepolisian | Dukungan terbatas | Mengakui perlunya reformasi, namun menolak unsur politik yang berlebih. |
Implikasi bagi masyarakat luas mencakup risiko penurunan kualitas layanan publik, terutama dalam penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Jika mekanisme pengawasan internal tidak memadai, publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Pemerintah menjanjikan bahwa UU ini akan direvisi setelah masukan publik, namun belum ada jadwal pasti untuk perubahan. Sementara itu, masyarakat dan organisasi sipil terus menuntut transparansi serta jaminan bahwa kepolisian dapat beroperasi secara independen tanpa tekanan politik.
