Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa pemerintah akan menambah bantuan pangan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi. Penambahan ini bertujuan menekan kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras, gula, dan minyak goreng, yang menjadi beban utama rumah tangga.
Astawa menjelaskan bahwa program bantuan pangan akan mencakup distribusi beras bersubsidi, paket sembako, serta voucher belanja yang dapat dipakai di pasar tradisional maupun modern. Bantuan ini diharapkan dapat menurunkan indeks harga konsumen (IHK) pada sektor pangan, sehingga rumah tangga berpenghasilan rendah tidak tertekan secara ekonomi.
Berikut rincian utama program tambahan bantuan pangan:
- Penambahan stok beras bersubsidi sebesar 500 ribu ton selama tiga bulan ke depan.
- Pengadaan paket sembako (beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 lusin) sebanyak 10 juta paket per bulan.
- Penerapan voucher belanja senilai Rp150.000 per keluarga kurang mampu yang dapat dipakai di seluruh jaringan pasar tradisional.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pangan naik 4,2% pada kuartal terakhir, lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 3,0%. Oleh karena itu, Bapanas bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk memastikan suplai pangan tetap mencukupi dan harga tidak melambung.
Strategi lain yang diusulkan meliputi peningkatan produksi dalam negeri melalui subsidi pupuk, pembiayaan kredit tani, serta penguatan jaringan distribusi di daerah terpencil. Astawa menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.
Para ahli ekonomi menilai bahwa kebijakan tambahan bantuan pangan ini dapat menstabilkan daya beli masyarakat, namun tetap diperlukan pemantauan ketat terhadap dampak fiskal dan efektivitas penyaluran. Mereka menyarankan agar pemerintah terus mengoptimalkan transparansi dalam distribusi serta memperkuat koordinasi antar‑lembaga terkait.
