Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengakui bahwa pemerintah provinsi menghadapi kesulitan signifikan dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi bersama kepala dinas keuangan, pejabat daerah, dan perwakilan serikat pekerja.
Berikut ini beberapa poin penting yang diuraikan dalam rapat:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi.
- Daftar Gaji PPPK yang belum dibayarkan mencakup sekitar 1.200 orang dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 45 miliar.
- DBH yang diterima provinsi pada kuartal pertama 2024 turun 8% karena penurunan harga komoditas utama di wilayah.
Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah provinsi merencanakan langkah-langkah berikut:
- Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui sistem digitalisasi dan penegakan sanksi administratif.
- Negosiasi ulang prioritas belanja dengan menunda atau menyesuaikan proyek infrastruktur non‑esensial.
- Mengajukan permohonan penambahan alokasi khusus dari Kementerian Keuangan untuk menutupi defisit gaji PPPK.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan serikat pekerja untuk menemukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, termasuk kemungkinan revisi struktur gaji PPPK agar lebih selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Situasi ini menambah tekanan pada kebijakan fiskal di Maluku Utara, dimana pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pelayanan publik, pembayaran gaji, dan pemenuhan target pembangunan yang telah ditetapkan.
