Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Jakarta, 8 Juni 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyerahkan 11 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta produk turunannya yang menggunakan modus Penyerahan Olahan Minyak Kelapa Sawit (POME) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan intensif yang digencarkan sejak awal tahun 2025.
Kasus ini mencuat setelah terdeteksi adanya penyimpangan dalam proses ekspor CPO, di mana sejumlah pejabat dan pelaku industri diduga menerima suap untuk memanipulasi dokumen ekspor, mengurangi nilai pungutan, serta mengalihkan hasil penjualan ke rekening pribadi. Modus POME yang dipakai memungkinkan pelaku mengklaim bahwa minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diekspor telah melalui proses pengolahan yang sesungguhnya tidak terjadi, sehingga menurunkan tarif bea masuk.
Berikut rangkaian tindakan yang diambil Kejagung hingga penyerahan tersangka ke JPU:
- Penyelidikan awal oleh Tim Investigasi Korupsi (TIK) pada Januari 2025 mengidentifikasi indikasi adanya suap dalam proses ekspor CPO.
- Pengumpulan bukti meliputi dokumen ekspor, catatan keuangan, serta rekaman komunikasi antara pejabat terkait dan pihak swasta.
- Penggeledahan dan penyitaan barang bukti di beberapa kantor ekspor dan pelabuhan utama di Sumatera dan Kalimantan.
- Penetapan 11 tersangka, termasuk pejabat Kementerian Perdagangan, pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta eksekutif perusahaan perkebunan.
- Penahanan sementara dan proses interogasi yang menghasilkan pengakuan sebagian tersangka.
- Penyerahan berkas lengkap kepada JPU untuk dilanjutkan ke proses penuntutan.
JPU dijadwalkan akan menyusun dakwaan formal dalam beberapa minggu ke depan. Jika terbukti bersalah, para tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara yang signifikan serta denda yang setara dengan nilai kerugian negara.
Kasus ini menambah deretan kasus korupsi di sektor ekspor yang menjadi sorotan pemerintah, mengingat kontribusi minyak kelapa sawit terhadap perekonomian nasional. Kejagung menegaskan komitmen untuk terus memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan mengganggu kepercayaan investor.
