Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang memberikan kekebalan hukum dalam konteks pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Senin, 8 Juni 2024, setelah munculnya spekulasi publik mengenai potensi perlindungan hukum khusus bagi pejabat tertentu.
Yusril menekankan tiga hal utama:
- Kesetaraan di depan hukum – Setiap pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada di bawah yurisdiksi hukum yang sama. Tidak ada ruang bagi istilah “jabatan kebal hukum” dalam kerangka negara hukum.
- Akuntabilitas dalam pelayanan – Pejabat publik wajib bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tetap berlaku.
- Peran masyarakat – Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut transparansi dari pemerintah. Yusril mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memastikan tidak ada penyimpangan yang dibiarkan.
Selain itu, Yusril menyinggung pentingnya reformasi birokrasi yang menekankan pada integritas dan profesionalisme. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat melalui peraturan perundang‑undangan yang jelas.
Reaksi dari kalangan politik dan organisasi masyarakat sipil beragam. Beberapa pihak menyambut baik penegasan tersebut sebagai langkah positif untuk memperkuat supremasi hukum, sementara yang lain menuntut implementasi yang lebih konkret, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan independen.
Dengan penegasan ini, diharapkan tidak hanya menegakkan prinsip kesetaraan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
