Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Dalam sebuah pernyataan resmi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Timur, menegaskan bahwa skema bagi hasil gross split tetap eksklusif untuk sektor minyak dan gas bumi (migas). Kebijakan tersebut tidak akan diterapkan pada industri mineral dan batuan (minerba), yang akan terus beroperasi berdasarkan peraturan lama.
Gross split merupakan mekanisme bagi hasil yang memberikan persentase pendapatan bruto kepada pemerintah, berbeda dengan skema bagi hasil tradisional yang menghitung berdasarkan laba bersih. Pemerintah memperkenalkan gross split untuk meningkatkan penerimaan negara dari proyek migas, khususnya dalam lelang blok baru.
- Karakteristik teknis dan ekonomi migas yang berbeda signifikan dari sektor pertambangan.
- Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan negara dari migas yang masih memiliki potensi besar.
- Upaya mempercepat hilirisasi nilai tambah dalam sektor minerba tanpa mengubah kerangka regulasi yang telah berjalan.
Berikut perbandingan singkat antara regulasi gross split untuk migas dan regulasi lama untuk minerba:
| Aspek | Gross Split (Migas) | Regulasi Lama (Minerba) |
|---|---|---|
| Basis perhitungan | Pendapatan bruto dari penjualan minyak dan gas | Bagi hasil berdasarkan laba bersih |
| Tarif pemerintah | Persentase tetap yang ditetapkan dalam kontrak | Persentase yang dinegosiasikan per proyek |
| Fokus kebijakan | Meningkatkan pendapatan negara dan transparansi | Mendukung pengembangan tambang dan hilirisasi |
Selanjutnya, Bahlil menekankan bahwa sektor minerba akan tetap diprioritaskan dalam program hilirisasi, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Pemerintah berkomitmen memperkuat rantai nilai tambang melalui peningkatan investasi pada pabrik pengolahan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi downstream.
Dengan kebijakan ini, diharapkan:
- Pendapatan negara dari migas dapat meningkat secara signifikan melalui gross split.
- Industri pertambangan tetap stabil dengan regulasi yang familiar, sambil mempercepat proses hilirisasi.
- Investor mendapatkan kepastian regulasi yang berbeda namun jelas untuk masing‑masing sektor.
Bahlil menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan menyesuaikan langkah‑langkah selanjutnya demi kepentingan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
