Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Rabu (6 Juni 2026) menolak keras semua spekulasi yang beredar terkait kemungkinan pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang kini digantikan oleh Purbaya, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menurut Prasetyo, tidak ada agenda atau rencana resmi dari Istana untuk melakukan reshuffle pada posisi strategis tersebut.
Penolakan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Istana Kepresidenan, dimana juru bicara menegaskan bahwa isu-isu tersebut hanyalah buah hoaks yang belum memiliki dasar fakta. “Kami tidak menerima informasi apapun yang mendukung adanya pergantian Menkeu atau Gubernur BI pada saat ini. Semua keputusan terkait kabinet dan kebijakan moneter tetap berada pada jalur yang sudah ditetapkan,” ujar Prasetyo Hadi.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Keputusan tentang jabatan Menkeu dan Gubernur BI merupakan wewenang Presiden dan Dewan Direksi Bank Indonesia yang selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi.
- Purbaya masih dalam masa percobaan (probation) sebagai Menkeu, namun tidak ada indikasi bahwa masa percobaan tersebut akan dipersingkat atau diakhiri lebih awal.
- Perry Warjiyo terus melanjutkan program kebijakan moneter yang fokus pada pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Spekulasi sebelumnya muncul setelah sejumlah media sosial menyebarkan rumor bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pergantian pada posisi tersebut sebagai respons terhadap tekanan pasar dan inflasi. Namun, pihak Istana menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diambil secara sepihak melainkan melalui proses yang transparan dan melibatkan lembaga terkait.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kepastian posisi Menkeu dan Gubernur BI sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar keuangan. Mereka menambahkan bahwa meskipun tantangan inflasi masih tinggi, kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Dengan penolakan resmi dari Istana, diharapkan rumor yang belum terverifikasi dapat mereda dan fokus publik kembali pada agenda reformasi ekonomi yang sedang berjalan.
