Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada bulan November 2023 menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, berinisial IM, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin operasional pelabuhan.
Kasus ini terungkap setelah sejumlah pelaku usaha logistik melaporkan adanya tekanan finansial tidak wajar dari pihak pengelola pelabuhan. Menurut penyelidikan, IM diduga menuntut pembayaran tambahan di luar tarif resmi perizinan dengan ancaman penolakan atau penundaan proses bila tidak dipenuhi.
Berikut rangkaian kejadian yang terungkap:
- April 2023: Beberapa perusahaan mengajukan permohonan izin operasional di Pelabuhan Sungai Lumpur.
- Mei 2023: Pihak KUPP meminta pembayaran tambahan yang tidak tercantum dalam tarif resmi.
- Juni–Agustus 2023: Keluhan diajukan ke Dinas Perhubungan dan kemudian ke Kejaksaan.
- September 2023: Tim penyidik melakukan penyelidikan awal dan mengumpulkan bukti transfer.
- November 2023: Kejaksaan menegaskan cukup bukti untuk menetapkan IM sebagai tersangka.
Selama penyidikan, tim investigasi menyita dokumen terkait, bukti transfer bank, serta rekaman komunikasi antara IM dan para pelaku usaha. Penetapan sebagai tersangka berarti IM akan diproses sesuai Pasal 378 KUHP tentang pemerasan, termasuk pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan penahanan.
Pihak KUPP Sungai Lumpur secara resmi menyatakan akan mendukung proses hukum dan menegaskan komitmen menjaga integritas layanan pelabuhan. Sementara itu, asosiasi pengusaha logistik menuntut transparansi serta penegakan hukum tegas untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan terhadap tata kelola pelabuhan di Sumatera Selatan, mengingat Pelabuhan Sungai Lumpur merupakan pintu gerbang penting bagi distribusi barang di wilayah tersebut. Jika terbukti, tindakan pemerasan dapat merusak iklim investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap institusi publik.
Pengamat hukum menilai penetapan tersangka ini merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor transportasi. Namun, mereka mengingatkan pentingnya penyelesaian kasus secara adil, transparan, serta perlunya reformasi prosedur perizinan yang lebih terbuka.
