Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan di balik keputusan pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta wakilnya. Menurut Prabowo, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima laporan yang menunjukkan adanya indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Prabowo menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan program gizi yang menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Ia menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup temuan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, prosedur pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan kontraktor.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Prabowo terkait keputusan tersebut:
- Terima laporan formal dari lembaga pengawas internal yang memuat bukti indikasi penyelewengan dana BGN.
- Penelusuran awal menemukan adanya perbedaan antara alokasi anggaran yang direncanakan dan realisasi penggunaan dana.
- Adanya dugaan praktik nepotisme dalam penunjukan pihak ketiga untuk pelaksanaan program distribusi pangan bergizi.
- Risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas program gizi nasional.
Prabowo menambahkan bahwa pencopotan bukanlah hukuman akhir, melainkan langkah awal untuk melakukan audit menyeluruh. Ia menugaskan tim independen yang terdiri dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ahli kebijakan gizi untuk melakukan verifikasi menyeluruh. Hasil audit akan menjadi dasar bagi tindakan selanjutnya, termasuk kemungkinan penuntutan jika terbukti ada unsur pidana.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan program gizi ke depan. Langkah-langkah yang akan diambil antara lain memperkuat mekanisme pelaporan internal, meningkatkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi, serta menambah pelatihan bagi pejabat pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten.
Dengan keputusan ini, Prabowo berharap dapat memulihkan integritas BGN serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program gizi benar‑benar sampai ke tangan penerima manfaat, terutama anak‑anak Indonesia yang sangat bergantung pada asupan gizi yang memadai.
