Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dalam sebuah rapat yang diselenggarakan pada … memaparkan langkah-langkah penguatan pengawalan program prioritas Nasional (PPN). Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi:
- Pengintegrasian data lintas kementerian melalui sistem digital terpadu yang disebut “Pusat Pengendalian Kinerja Nasional”.
- Peningkatan kapasitas tim monitoring dengan pelatihan intensif serta penambahan personel ahli di bidang evaluasi kebijakan.
- Penerapan mekanisme review bulanan yang melibatkan pejabat senior dari masing‑masing lembaga terkait.
- Penguatan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meminimalisir duplikasi program.
- Penggunaan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator – KPI) yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan publik.
Berikut adalah contoh program prioritas yang berada dalam pengawasan KSP beserta target dan capaian sampai kuartal III 2024:
| Program | Target 2024 | Capaian Kuartal III |
|---|---|---|
| Peningkatan Akses Air Bersih | 30 juta rumah tangga | 22,5 juta rumah tangga |
| Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan | 15 juta kWh | 11,2 juta kWh |
| Pengembangan Infrastruktur Digital | 80% wilayah terhubung broadband | 68% wilayah terhubung broadband |
| Reformasi Birokrasi | Pengurangan 25% proses manual | 18% proses manual tersisa |
Dalam penutupannya, Dudung menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil. Ia mengharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sehingga program prioritas Nasional dapat memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia.
