Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dalam kunjungan resmi yang menandai langkah penting untuk memperdalam kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara. Pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian kesepakatan yang mencakup bidang pertahanan, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan budaya.
Dalam sambutan bersama, Prabowo menekankan pentingnya sinergi Indonesia‑Prancis dalam menjaga stabilitas kawasan Asia‑Pasifik serta memperkuat posisi kedua negara di panggung internasional. Macron menambahkan bahwa Prancis siap menjadi mitra utama Indonesia dalam transisi ekonomi hijau dan inovasi digital.
Berikut rangkuman utama kesepakatan yang dicapai:
- Kerjasama pertahanan: Penandatanganan MoU untuk program pelatihan militer bersama, pertukaran intelijen, serta pembelian sistem pertahanan udara buatan Prancis.
- Investasi ekonomi: Komitmen Prancis untuk menyalurkan investasi sebesar US$2 miliar ke sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan manufaktur berkelanjutan di Indonesia.
- Inovasi teknologi: Peluncuran pusat riset bersama di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi ruang angkasa, dengan dukungan dana riset bersama sebesar €150 juta.
- Pendidikan dan kebudayaan: Peningkatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di universitas Prancis serta pertukaran dosen dan program bahasa Prancis di sekolah Indonesia.
- Perdagangan bilateral: Target peningkatan volume perdagangan tahunan menjadi €15 miliar dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada produk agrikultur, fashion, dan barang teknologi tinggi.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, sekaligus memberi Prancis akses yang lebih luas ke pasar Asia Tenggara. Kedua pemimpin juga menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam isu‑isu global seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan penanggulangan pandemi.
Langkah selanjutnya meliputi pembentukan komite gabungan yang akan memonitor implementasi kesepakatan, serta penjadwalan kunjungan bilateral tingkat menteri untuk memastikan progres yang terukur.