Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menegaskan pentingnya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini menunjukkan pola operasi yang semakin rumit.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 25 Mei 2026.
Beberapa temuan utama rapat meliputi:
- Modus operandi pelaku TPPO kini melibatkan jaringan lintas wilayah dan pemanfaatan teknologi digital untuk perekrutan serta transaksi.
- Kurangnya koordinasi internal antar lembaga penegak hukum menghambat deteksi dini dan penindakan yang cepat.
- Korban sering mengalami kesulitan mengakses layanan bantuan karena prosedur yang belum transparan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, peserta rapat menyepakati langkah-langkah strategis berikut:
- Penguatan mekanisme pengawasan internal dengan audit rutin dan pelaporan berbasis sistem digital.
- Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus anti‑TPPO dan pemahaman hak korban.
- Pembentukan unit koordinasi terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
- Transparansi proses penanganan kasus, termasuk publikasi data statistik yang dapat diakses publik.
- Pengembangan platform layanan satu pintu bagi korban untuk memudahkan akses bantuan hukum, medis, dan psikososial.
Maruli Siahaan menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama serta dukungan kebijakan yang konsisten. Ia juga mengingatkan bahwa setiap celah dalam sistem pengawasan dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal, sehingga perlunya pengawasan yang tidak hanya kuat tetapi juga terbuka untuk pengawasan publik.
Rapat ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya nasional memberantas perdagangan orang, dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan operasional.
