Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) 2026 dengan menyederhanakan prosedur birokrasi. Kebijakan ini bertujuan memastikan lebih dari 90 persen desa di provinsi tersebut terhubung jaringan listrik pada akhir 2026.
Beberapa langkah utama yang diambil meliputi:
- Pembentukan satu pintu layanan perizinan yang mengintegrasikan semua instansi terkait, sehingga permohonan izin instalasi listrik dapat diproses dalam waktu maksimal tiga hari kerja.
- Penyederhanaan dokumen teknis dengan standar nasional yang disesuaikan untuk kondisi geografis Kaltara, mengurangi kebutuhan dokumen fisik hingga 70 persen.
- Pemberian insentif fiskal bagi kontraktor lokal yang menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang ditetapkan, termasuk potongan pajak daerah.
Untuk mendukung pendanaan, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 1,2 triliun melalui APBD 2024‑2026, dengan skema pencairan bertahap berdasarkan capaian fisik. Dana ini dipadukan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Energi, serta kerjasama dengan BUMN listrik.
Selain fokus pada jaringan konvensional, Kaltara menitikberatkan pada penggunaan sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan mikrohidro, yang cocok untuk wilayah terpencil. Pada tahun 2023, sebanyak 45 desa telah mengoperasikan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala kecil, dan targetnya naik menjadi 120 desa pada akhir 2026.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perencanaan Pembangunan, serta Badan Pengelola Infrastruktur Daerah (BPID). Setiap bulan, rapat evaluasi dilakukan untuk memantau progres dan mengidentifikasi hambatan.
Berikut rangkuman target dan capaian Lisdes 2026 di Kaltara:
| Tahun | Target Desa Terhubung | Capaian Aktual |
|---|---|---|
| 2023 | 60 % | 58 % |
| 2024 | 75 % | — |
| 2025 | 85 % | — |
| 2026 | 90 % | — |
Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti pengembangan usaha mikro, pertanian pintar, dan pendidikan daring. Pemerintah Kaltara menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh proyek tepat waktu, menjadikan provinsi ini contoh sukses percepatan infrastruktur listrik di Indonesia.
